Jakarta –

Tahun 2024 akan menjadi poin penting dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Demikian disampaikan Deputi Koordinasi Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo.

Sebagai informasi, target penyelesaian hingga 2024 sebanyak 31 proyek dengan nilai investasi Rp 172 triliun. Proyek tersebut termasuk kawasan industri, artinya setelah kawasan industri selesai, akan ada penyewa yang masuk, dan nilai investasinya diperkirakan meningkat sekitar Rp 520 triliun.

“Tapi di sini ada kawasan industri yang harus diselesaikan. Jadi kalau kawasan industri ini selesai, dia harus menerima penyewa yang menurut rencana dari kawasan industri ini bisa menarik hingga Rp 520 triliun lebih. jenis industri yang masuk ke sana,” ujarnya di Gedung Kementerian Perekonomian, dikutip Rabu (12/4/2023).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Namun, menurut Wahyu, jumlah Rp 520 triliun itu tidak akan langsung terealisasi pada 2024 karena tergantung waktu masuknya tenant ke kawasan industri.

“Tapi tentu pencapaiannya bukan di tahun 2024, sesuai dengan kapan penyewa akan masuk. Tapi kalau misalnya dia sudah punya izin perusahaan kawasan industri, maka berpotensi mencapai Rp 700 triliun pak, totalnya dengan kawasan industri,” jelas Wahyu.

Kemudian, pemerintah juga menargetkan 56 proyek selesai setelah 2024, tepatnya sekitar 2025-2026. Proyek tersebut mencakup proyek energi seperti kilang minyak.

“Cukup besar, Rp 2.000 triliun lebih, saya harap 2025-2026 selesai,” ujarnya.

Menurut Wahyu, untuk tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perintah untuk menyelesaikan semua PSN. Berdasarkan Permenko Nomor 21 Tahun 2022, terdapat 210 proyek dengan 12 program sebagai PSN. Estimasi total biaya investasi (Capex) mencapai Rp 5.764 triliun.

“Setelah 2024, ini adalah titik kritis bagi PSN. Karena Presiden meminta agar semua proyek selesai pada 2024. Tapi dalam satu kriteria, tercapai finansial, yang kedua adalah pembebasan lahan, atau yang ketiga adalah pengesahan yang selesai,” katanya.

Dia memperkirakan, jika ketiga syarat itu terpenuhi, tidak akan ada proyek yang mangkrak. Sejak tahun 2016 hingga 31 Maret 2023, sebanyak 156 proyek telah diselesaikan dengan nilai Rp1.080,2 triliun.

(hons/hons)