Jakarta –

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mempertemukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas hasil analisis dari BPKP tentang KRL second impor Jepang.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, DPR juga akan meminta KCI meningkatkan pelayanan.

“Kami sudah meminta KCI untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna KRL,” ujarnya saat dihubungi detikcomRabu (5/4/2023).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Andre mengatakan, sebelumnya Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada Kementerian BUMN, KAI, dan KCI untuk memesan kereta api dari PT INKA. Namun, KCI tidak dapat melakukannya.

“Kami sudah usulkan, Januari 2021. Saat itu INKA juga sudah siap produksi. Kalau dipesan dari Januari 2021, pertengahan 2022 serinya sudah siap, tapi KCI belum pernah melakukannya, tapi tetap tidak mau beli. Di Padahal, September 2022 mengirimkan permohonan persetujuan impor,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemanggilan KAI, KCI, dan Kementerian BUMN juga untuk membahas agar tidak menduga ada penurunan kualitas pelayanan yang disengaja kepada penumpang agar lancar. KRL second impor Jepang.

Menurut Andre, dari hasil audit yang disampaikan ke DPR RI, harga kereta api bekas justru lebih murah di Jepang. Namun, biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal.

“Harganya memang murah, tapi kalau ada suku cadang dan perawatannya sama saja dengan membeli yang baru,” terangnya.

(kil/ara)