Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan beberapa provinsi masuk kategori pendapatan menengah ke atas.

Provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Beberapa provinsi tersebut, menurut Suharso, merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2022 lebih dari US$ 4.200.

Suharso mengatakan, provinsi yang masuk kategori berpendapatan tinggi adalah provinsi berbasis sumber daya, seperti provinsi penghasil batu bara dan Crude Palm Oil (CPO). Itu berarti banyak pendapatan berasal dari dua komoditas ini.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Namun, anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan PDRB per kapita, karena lebih dari itu harus menjamin kesejahteraan masyarakat di sana.

“Ketimpangan PDRB perkapita antarprovinsi, kelihatannya PDRB provinsi yang ada batu bara dan CPO itu lebih baik, tapi menurut saya provinsinya Pak. Pak Menteri kalau rakyat tidak yakin pak,” kritiknya dalam rapat kerja antara Kementerian PPN dan Komisi XI DPR RI Rabu, (5/4/2023).

“Saya mau lihat ini paradoksal pak, PDRB bagus tapi angka kemiskinan juga tinggi kan Pak Menteri? Kebanyakan orang juga miskin,” keluhnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penggunaan indikator angka dan rasio, tetapi lebih fokus pada kondisi riil masyarakat. Ia mendorong pemerataan pendapatan agar kekayaan daerah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Menanggapi hal tersebut, Suharso menegaskan bahwa tingkat ketimpangan di daerah masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak daerah yang tingkat ekonominya relatif tinggi namun kesejahteraan masyarakatnya belum meningkat secara signifikan.

“Di daerah-daerah itu Gini index (tingkat ketimpangan) masih buruk, sekitar 0,5, jadi itu masalahnya. Misalnya, ketika kita ke Morowali, kabupaten itu mengalami ledakan luar biasa, tapi masyarakat di sana tidak ada apa-apanya,” ujarnya.

Menurutnya, provinsi berpendapatan menengah sudah memiliki modal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di sana, tinggal bagaimana pemerataan dan pemerataan ekonomi di sana menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kesenjangannya sangat besar, harus diisi secara bertahap, tidak sekaligus, tapi setidaknya ada potensi (PDB per kapita) yang sebesar itu, tinggal bagaimana membaginya, dan kapan waktunya. terbagi. ini diikuti dengan dibukanya kegiatan ekonomi lain yang menyertainya untuk membuka ekuitas. lebih luas,” jelasnya.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah pembukaan sumber ekonomi baru agar daerah tidak hanya memiliki komoditi yang menyebabkan hanya dikelola oleh segelintir pihak saja. Dengan mendorong perluasan barang, dapat membuka lapangan kerja baru untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

“Dia (provinsi) jangan jadi komoditas tunggal, tapi dia tingkatkan kemajemukannya, kita kembangkan kompleksitasnya. Jadi misalnya bikin produk karena sedikit orang yang paham tapi produk itu bisa dibuat turunannya. , selanjutnya, dan seterusnya, dengan cara ini bisa membuka lapangan kerja baru lebih luas lagi,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Jokowi: Semua Kepala Negara Pusing dan Beruban