Jakarta, CNNIndonesia —

Ketua Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dugaan intervensi politik dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Johnny Allen Marbun.

Indikasinya, kata dia, tampaknya pemerintah saat ini tidak mengharapkan sosok calon presiden Anies Baswedan. Apalagi, PK dilakukan tepat sehari setelah Demokrat resmi melantik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Informasi yang kami terima ada intervensi, tapi kami yakin hakim di MA juga akan memberikan putusan yang obyektif,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/4).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Herman mengidentifikasi empat novum atau bukti baru yang menjadi dasar PK. Menurutnya, barang bukti yang diklaim KSP Moeldoko bukanlah barang bukti baru.

Menurut AHY, keempat Novum tersebut menjadi bukti proses persidangan PTUN Jakarta, khususnya perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT yang diputus pada 23 November 2021.

Herman juga menilai, PK dilakukan untuk mengguncang Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang menurutnya semakin solid. Meski optimistis, dia juga mengakui ada beberapa kekhawatiran.

“Kami benar-benar sedikit khawatir. Jika Anda mengatakan Anda khawatir, Anda khawatir, karena diputuskan tanpa pengadilan. Dan itu bisa dilakukan melalui intervensi, melalui mereka, dan itu akan berdampak buruk. preseden bagi negara,” katanya.

Oleh karena itu, Herman meminta semua pihak menghindari praktik politik yang tidak etis, salah satunya mempekerjakan parpol tanpa mengikuti proses yang semestinya.

Ia juga menyebut Moeldoko yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik, bukan malah menunjukkan “kerugian” partai politik yang kemudian tidak dibenarkan.

“Keadilan bisa didapat kalau menurutnya benar. Kalau salah mau cari pembenaran, bukan novum. Itu namanya ya namanya pencurian, jadi menurut saya tidak ada yang bisa nalar. ” kata Hermann.

Sebelumnya, Kuasa Hukum kubu Moeldoko, Saiful Huda, meminta Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, menanyakan empat barang bukti baru dalam PK.

“Lebih baik tanya langsung ke AHY yang mulai bingung, karena AHY yang pertama mengungkapkannya ke publik,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4).

(khr/arh)

[Gambas:Video CNN]