Jakarta, CNNIndonesia —

Tiga pemerhati sepak bola nasional berharap sepak bola nasional tidak didiskriminasi oleh pemerintah melalui aksi politik lokal berkedok geopolitik setelah FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Piala Dunia U-20 2023.

Demikian disampaikan Akmal Marhali, Zen RS, dan Rais Adnan dalam diskusi sepak bola ‘Mencari Solusi Masa Depan Sepak Bola’ di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/4) siang.

Akmal menyebut faktor infrastruktur bukan alasan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Ini, kata Akmal, karena aksi politik.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Aksi politik yang dimaksud adalah penolakan kedatangan timnas Israel dari Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aksi yang disebut Akmal ini membuat marah FIFA.

“Faktor infrastruktur itu tidak benar. Penolakan Israel itu fakta. Januari Bali masih menyatakan siap dan Solo siap ditutup. Tanggal 14 Maret ada surat penolakan dari Bali dan Jateng, kata Akmal.

“Ini diskriminasi terhadap sepak bola. Ke depan, mungkin kita hanya mengikuti SEA Games dan Asian Games dan menggelar event lokal karena event internasional selalu terkait dengan Israel,” imbuhnya.

Pengamat sepak bola lainnya, Rais mengatakan sepak bola bukan fokus utama pemerintah. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan kompetisi sepak bola nasional.

Terkait sanksi FIFA, Rais yakin Indonesia tidak akan terkena skorsing. Tapi untuk denda ada yang pasti. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius agar sepak bola Indonesia tidak berhenti.

“Sayangnya, olahraga bukan fokus utama di negara kita. Mungkin karena itu olahraga kalah dalam konstitusi. Ini bukan pertama kali, nanti ANOC Beach Games akan diadakan di Bali. Israel ada,” katanya.

Adapun Zen, dia mengkritik keras alasan para politisi mengeluarkan konstitusi. Menurutnya, para politikus itu tidak mempelajari sejarah Bung Karno yang menolak Israel dengan menyiapkan diplomasi tingkat tinggi.

“Kalau hari ini kita direpotkan dengan konstitusi, bagaimana ke depan? Mungkin konstitusi yang sudah ketinggalan zaman atau interpretasinya yang sudah ketinggalan zaman. Ini bukan geopolitik. Ini politik dalam negeri yang melibatkan geopolitik,” ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(perut/Juni)