Bali, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mengumumkan Central Bank Digital Currency (CBDC) alias rupiah digital memiliki risiko ekonomi, sama seperti transaksi kripto.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam Media Briefing di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Senin (27/3/2023).

Dody menjelaskan CBDC dan risiko kripto akan dibahas pada pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Bali.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Bicara tentang risiko dan implikasinya (aset kripto), terutama dampak keuangan makro, kita semua yakin ada risikonya,” jelas Dody.

Bahkan risiko crypto, kata Dody, juga akan memiliki risiko yang sama untuk menerbitkan CBDC.

“Ini adalah mata uang digital, bahkan CBDC yang dirilis oleh bank sentral akan berdampak dan berdampak pada aliran modal. Semakin cepat volatilitasnya, semakin besar volatilitasnya,” Dody menegaskan kembali.

Oleh karena itu, menurut Dody, bank sentral juga harus melihat dampak ekonomi makro ke depan.

“Kalau volatilitasnya tinggi, ini mata uang untuk diperdagangkan. Kalau kita sulit mengontrol, sulit mengontrol barang dan jasa, karena penggunaan mata uang digital, itu menyebabkan inflasi,” jelas Dody.

Dengan demikian, transaksi aset kripto dan penerbitan CBDC harus dilihat secara keseluruhan, terutama dampaknya terhadap ekonomi makro, tidak hanya di kawasan ASEAN, tetapi juga di seluruh negara di dunia.

Menurut Dody, salah satu hal tersulit dalam mengelola aset kripto dan transaksi CBDC adalah soal kesenjangan data.

Ini karena bank sentral tidak dapat memantau aset crypto secara langsung, sementara CBDC sepenuhnya diatur. Jadi, bagaimana memitigasi kedua transaksi ini akan menjadi tantangan tersendiri.

“Yang paling sulit adalah apakah kita akan mendapatkan celah data atau tidak. Karena kebijakan tersebut, kita akan mengeluarkan crypto dan CBDC. Jika muncul celah data, otoritas akan kesulitan,” jelas Dody.

“Jadi, salah satu isu yang dibahas dalam inisiatif kesenjangan data, isu digital, memang tidak mudah kita dapatkan dan perkembangan baru,” ujar Dody lagi.

Jadi, dengan keketuaan ASEAN tahun ini, isu crypto dan CBDC bisa dilihat sebagai pemahaman bersama, untuk meringankannya dengan baik.

“Di ASEAN kita akan membahas crypto ini dan kembali ke negara masing-masing dan memiliki pemahaman, dampak yang harus kita harapkan. Dan BIS (Bank for International Settlements) memiliki aturan untuk crypto dan akan menjadi referensi untuk setiap negara),” ujar Dody.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Video: Rusia Mendadak Memuji Pengaruh RI di Dunia